Tata Cara Pelaporan SPT

Setelah Wajib Pajak mendapatkan NPWP, kemudian melakukan pembayaran pajak, kewajiban selanjutnya yang harus dilaksanakan adalah melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat kedudukan Wajib Pajak tersebut. Hal-hal yang berkaitan dengan pelaporan Wajib Pajak dapat diakses melalui website Direktorat Jenderal Pajak http://www.pajak.go.id dengan mengklik Petunjuk “3M” Melapor.

Pengertian Surat Pemberitahuan
Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Terdapat dua macam SPT yaitu:
A. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
B. SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

Pengisian & Penyampaian SPT
– Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin,
angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan- nya ke kantor
Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan.

– Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan
menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa
Indonesia kecuali lampiran berupa laporan keuangan dan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.

 

Fungsi SPT
a. Wajib Pajak PPh
Sebagai sarana WP untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitu-ngan jumlah pajak
yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :
– pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan
pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak
– laporan tentang pemenuhan penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek
pajak
– harta dan kewajiban
– pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan/ pemungutan pajak orang atau
badan lain dalam satu Masa Pajak.

b. Pengusaha Kena Pajak
Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPn
BM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :
– pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;
– pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui
pihak lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku.

c. Pemotong/ Pemungut Pajak
Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

Tempat pengambilan SPT
Setiap WP harus mengambil sendiri SPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4), Kantor Wilayah DJP, Kantor Pusat DJP, atau melalui homepage DJP : http://www.pajak.go.id atau mencetak/menggandakan/ fotokopi dengan bentuk dan isi yang sama dengan aslinya

 

Ketentuan Tentang Pengisian SPT
SPT wajib diisi secara benar, jelas, lengkap, dan harus ditandatangani. Dalam hal SPT diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan WP, harus dilampiri surat kuasa khusus. Untuk Wajib Pajak Badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus/direksi.

 

Ketentuan Tentang Penyampaian SPT

a. SPT dapat disampaikan secara langsung atau melalui Pos secara tercatat ke KPP atau KP4 setempat,
atau melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

b. Batas waktu penyampaian:
– SPT Masa, paling lambat dua puluh hari setelah akhir Masa Pajak.
– SPT Tahunan, paling lambat tiga bulan setelah akhir Tahun Pajak.

c. SPT yang disampaikan langsung ke KPP/KP4 diberikan bukti penerimaan. Dalam hal SPT disampaikan
melalui pos secara tercatat, bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai bukti penerimaan.

 

Penyampaian SPT melalui Elekttronik (e-SPT)
Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik (e-SPT) melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (Application Service Provider) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.
yang ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda :

a. Rp 50.000,00 untuk SPT Masa;
b .Rp 100.000,00 untuk SPT Tahunan.

Pembetulan SPT

WP dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun atau sekalipun jangka waktu tersebut telah lewat, dengan syarat memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

4 Tanggapan

  1. kalaw belum punya NPWP apakah harus juga melaporkan SPT tahunan?

  2. bknnya pembetulan SPT tuh hrsnya bkn 2 thn tp 2 thn sblm masa daluwarsa atau dg kata lain 3 tahun…???

  3. mau tanya,

    saya udah ga kerja sejak 2010.

    trus bikin laporan SPT nya gimana ?

  4. Have you ever thought about including a little bit more than just
    your articles? I mean, what you say is valuable and all.

    Nevertheless just imagine if you added some great images or video clips to give
    your posts more, “pop”! Your content is excellent but with pics and video clips, this blog could certainly
    be one of the greatest in its field. Good blog!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: