Menkeu Berikan Ultimatum: Tak Semua Pegawai Depkeu Punya NPWP

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberi ultimatum kepada seluruh karyawan di jajaran Depkeu agar segera memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), mengingat masih banyak karyawan Depkeu yang tak punya NPWP. Jika tetap tak punya NPWP, tunjangan khusus pembinaan keuangan Negara (TKPKN)nya ditahan.

“Saya bilang Anda semua kalau remunerasi, secara teoritis, secara faktual harus punya NPWP. Apakah seluruh anak buah saya sudah punya NPWP? Tidak! Jadi, saya ultimatum, bulan ini kalau tidak punya NPWP, remunerasi tidak dibayar,” ujar Sri Mulyani pada seminar Politik dan Ekonomi Indonesia 2008 di Jakarta, Kamis (22/11).

Menurut Menkeu, pihaknya telah memanggil seluruh dirjen, irjen, dan sekjen di lingkungan Depkeu dan memaparkan jumlah karyawan di jajaran masing-masing eselon I yang tidak punya NPWP.

“Saya tanya Pak Darmin Nasution (Dirjen Pajak), berapa lama membuat NPWP. Jawabannya setengah jam. Jadi, layanilah mereka. Tidak ada alasan. Gaji bulan ini, kalau tidak punya NPWP, tidak akan dibayar,” tandasnya.

Menkeu juga mengemukakan, pihaknya membutuhkan tambahan auditor pajak yang sangat banyak untuk meningkatkan kinerja Ditjen Pajak dalam memenuhi target setoran pemerintah. “Auditor pajak sekarang hanya 6.000 orang. Dari jumlah itu, 3.000-nya mungkin underperformed. Pak Darmin sekarang susah sekali merekrut auditor pajak. Kami minimal butuh 8.000 orang,” tuturnya.

Dia menambahkan, pihaknya bahkan telah berbicara dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang kemungkinan merekrut tenaga ahli dari BPKP. Kebutuhan auditor pajak yang berkualitas, kata Menkeu, sangat mendesak karena aparatnya harus berhadapan dengan para ahli pajak dari perusahaan-perusahaan besar dan bergaji 50 kali lipat di atas gaji aparat Depkeu. “Birokrat saya harus membuktikan bahwa jika mereka melakukan suatu kesalahan atau kejahatan tidak selalu mudah,” paparnya.

Investor Daily Indonesia; Jumat, 23 Nov 2007

Satu Tanggapan

  1. Depkeu masih punya tenaga auditor di BPKP, yaitu pegawai dengan NIP Depkeu ( 0600… ) yang dulunya diperbantukan pada saat pembentukan BPKP, sudah saatnya mereka ditarik kembali ke DJP, mengingat Depkeu membutuhkan tenaga mereka sekarang ini. Depkeu dalam hal ini tinggal menginventarisir pegawai mereka yang diperbantukan di BPKP tersebut dan menarik kembali ke Depkeu

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: