Segera ‘Ceraikan’ Depkeu dan Ditjen Pajak

Agar Jadi Lebih Efektif Tarik Penerimaan Negara;

Wacana pemisahan Departemen Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak untuk memaksimalkan kinerja penerimaan negara berupa pajak terus digulirkan. Banyak pihak yang menilai, jika dua lembaga satu tubuh itu ‘diceraikan,’ bisa efektif mendongkrak tax ratio (rasio pajak).

Anggota Komisi XI DPR RI, Rama Pratama mengatakan, dari beberapa survey yang sudah dilakukan di beberapa negara seperti Malaysia, Singapura dan negaranegara di Eropa, lainnya seperti Perancis menunjukkan, ada korelasi positif dari pemisahan dua institusi fiskal tersebut terhadap peningkatan rasio pajak di negara yang bersangkutan.

“Contoh sukses itu bisa dilakukan di Indonesia,” ujar Rama di sela-sela Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan UU No 28/2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) di Kanwil Ditjen Pajak Jatim I, kemarin.

Rama yang juga anggota Panitia Anggaran DPR RI itu menambahkan, urgensi pemisahan itu tidak sekedar untuk meningkatkan rasio penerimaan pajak negara, tapi sebagai upaya untuk menghilangkan konflik dari tiga fungsi yang saat ini melekat pada Depkeu yaitu fungsi pencatatan, collecting (penerimaan), dan pembuat kebijakan.

Seharusnya Depkeu, lebih ke fungsi policy terkait target pajak dan insentif. Sementara, Ditjen Pajak berkonsentrasi ke pemungutan. “Itu penting agar bisa saling kontrol sehingga tidak kolutif dan tidak ada conflict of interest” katanya.

Meski gagasan tersebut sudah banyak yang menyetujuinya dan mulai hangat dibicarakan, tapi proses pemisahan itu juga tidak bisa dilakukan secara gegabah. Menurutnya, hal itu bisa saja terjadi jika ketahanan fiskal sudah cukup kuat dan kondisi makro ekonomi yang kondusif.

“Saat ini, APBN kita masih sangat sensitif, jadi paling utama perlu koordinasi lebih kuat dulu dari keduanya untuk menyelamatkan APBN,” ujarnya. Ketika ditanya apa perlu batasan waktu, politisi asal PKS itu mengatakan, bahwa target waktu juga sempat mengemuka, tapi akhirnya diputuskan jika pemisahan itu bisa dilakukan jika otoritas fiskal itu sudah benar-benar siap lahir batin lewat proses yang alamiah. “Tapi tetap, bola panas ini ada di tangan Presiden (pemerintah),” katanya.

Menurutnya, out put dari pemisahan itu bisa mendorong Dirjen. Pajak sebagai sebuah Badan Penerima Perpajakan yang mandiri. “Jadi melapor penerimaan pajak nggak perlu ke Menkeu dulu, tapi langsung ke Presiden,” katanya.

Agar dalam implementasinya tercipta check and balance perlu dibentuk juga lembaga yang berfungsi sebagai pengontrol (Komite Pengawas Perpajakan) yang beranggotakan para stake holders.

Di tempat yang sama, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak, Riza Noor Karim berharap setelah Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) tuntas digodok Oktober 2007 lalu, pembahasan RUU PPh (Pajak Penghasilan) dan RUU PPn (Pajak Pertambahan Nilai) segera dituntaskan secepatnya. “Sosialisasinya juga makan waktu yang nggak sedikit, sebelum akhir tahun harus selesai lah,” kata Riza.

Tentang target tax ratio tahun ini, jika tahun lalu berada di posisi 13,3 persen, maka tahun ini ditargetkan berada di level 15 persen. “Mudah-mudahan dengan langkah penyederhanaan prosedur bagi WP dan pengawasan oleh aparatur lewat JJU baru ini bisa mendukung target tersebut,” ujarnya.

Rakyat Merdeka; Jumat, 22 Feb 2008

Satu Tanggapan

  1. Hmm. Saya termasuk pendukung gagasan ini. Dengan pemisahan ini diharapkan DJP (plus DJBC) menjadi organisasi setingkat menteri yang mandiri.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: