Ditjen Pajak Keluarkan Aturan Tidak Perlu Melakukan Likuidasi Sebelum Merger Perusahaan

Reporter : Heni Rahayu

JAKARTA–MI: Ditjen Pajak mengeluarkan peraturan yang meniadakan kewajiban likuidasi sebelum merger. Namun, Ditjen Pajak tetap memungut besaran tarif pajak penghasilan (PPh) merger sebesar 10 persen.

“Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang keluar beberapa hari lalu,” kata Dirjen Pajak Darmin Nasution di Jakarta, Sabtu (22/3). Menurutnya, aturan ini menganulir aturan yang sebelumnya mengharuskan perusahaan melakukan likuidasi sebelum merger.

Dengan adanya aturan baru ini, saat ini perusahaan yang ingin melakukan merger tidak perlu melakukan likuidasi sebelum aksi korporasi itu. Alasannya dalam Undang-undang Perseroan Terbatas penggabungan usaha memang bisa dilakukan tanpa likuidasi.

Kebijakan merger dari perusahaan, bagi Ditjen Pajak sebenarnya netral saja. Tetapi, jika perusahaan melakukan revaluasi sebelum merger, perusahaan tersebut akan dikenai pajak revaluasi. ”Kalau perusahaan tidak merger, tapi dia revaluasi, kena juga pajak revaluasi,” tegasnya.

Revaluasi aset perusahaan dikenai pajak karena aksi corporate itu menaikkan nilai aset sehingga jika nilai aset naik, penyusutan nilai aset juga akan naik. Sedangkan di dalam laporan keuangan, penyusutan itu dimasukkan dalam biaya sehingga laba perusahaan menjadi turun. ”Kalau labanya turun, pajaknya turun. Karena itu, revaluasi itu kena pajak.” ujarnya.

Tarif pajak revaluasi perusahaan itu dikenai pajak tarif PPh sebesar 10 persen. Alasan dikenakan pajak, lanjut Darmin, sebagian besar perusahaan menghindari pembayaran pajaknya dengan melakukan revaluasi aset. Karena itu, ke depannya, pihaknya akan memperketat pengawasan sebelum dilakukan merger perusahaan. Ditjen Pajak akan mempertanyakan tujuan merger suatu perusahaan.

”Kita akan mempersoalkan tujuan merger itu apa, jangan tujuannya mau menghindari pajak. Tapi kalau tujuannya untuk memperkuat bisnis dia, itu enggak ada masalah, apalagi kalau bank dengan bank. Pasti ada bisnis plannya,” kata dia.

Ia mencontohkan modus perusahaan yang melakukan merger untuk menghindari pajak yakni merger dengan perusahaan yang merugi. Ada perusahaan perdagangan yang rugi Rp300 miliar, kemudian ada perusahaan yang lain laba Rp200 miliar. ”Kemudian, dia merger. Nah, laba yang Rp200 miliar hilang karena merger dengan perusahaan yang rugi Rp300 miliar. Yang, Rp100 miiar lagi tercatat sebagai loss setelah merger,” jelasnya.

Selain melakukan pengujian tujuan merger perusahaan, Ditjen Pajak juga tidak memperbolehkan adanya kerugian setelah merger. ”Kita sudah buat keringanan mereka agar tidak lakukan likuidasi, tapi di pihak lain kita mulai cegah pakai merger untuk hindari pajak,” katanya.

Sumber : http://www.mediaindonesia.com/

Satu Tanggapan

  1. Artikel di blog Anda sangat menarik dan berguna sekali. Anda bisa lebih mempopulerkannya lagi di infoGue.com dan promosikan Artikel Anda menjadi topik yang terbaik bagi semua pembaca di seluruh Indonesia. Tersedia plugin / widget kirim artikel & vote yang ter-integrasi dengan instalasi mudah & singkat. Salam Blogger!

    http://www.infogue.com/
    http://www.infogue.com/bisnis_keuangan/ditjen_pajak_keluarkan_aturan_tidak_perlu_melakukan_likuidasi_sebelum_merger_perusahaan/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: